Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam, Kepualaun Riau dalam rangka menyerap masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut (RUU Kamla), Kamis (24/4/2025). Foto: Ubed/vel

PARLEMENTARIA, Batam — Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, menegaskan pentingnya penguatan kedaulatan dan ketahanan laut nasional melalui pembentukan regulasi yang komprehensif. Hal ini ia sampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam, Kepualaun Riau dalam rangka menyerap masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut (RUU Kamla), Kamis (24/4/2025).

Politisi Fraksi PKB tersebut menyebut bahwa Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas seharusnya mampu menjadikan laut sebagai poros kekuatan nasional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan laut masih berlangsung, mulai dari penyelundupan hingga praktik illegal fishing.

“Faktanya, teman-teman di Angkatan Laut pun mengakui bahwa laut kita belum aman. Ini menjadi tantangan serius terhadap kedaulatan kita,” ujar Taufiq.

Menurutnya, akar persoalan terletak pada belum adanya sistem pengamanan laut yang terintegrasi. Kewenangan yang tersebar di berbagai instansi seperti Polri, TNI AL, KKP, Bakamla, hingga Bea Cuka menyebabkan lemahnya koordinasi dan respons terhadap ancaman nyata di laut. “Setiap lembaga berjalan dengan ego sektoral masing-masing. Ini menghambat upaya kolektif menjaga kedaulatan,” katanya.

Taufiq menilai bahwa upaya memperkuat pertahanan dan keamanan laut tidak dapat dilakukan setengah hati. Negara membutuhkan regulasi yang kuat dan mengikat semua pihak di bawah satu sistem nasional. “Kita harus berpikir jernih sebagai sebuah bangsa. Laut ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal geopolitik dan pertahanan negara,” ujarnya tegas.

Ia juga menyoroti dampak langsung dari lemahnya pengamanan laut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. “Negara kita kaya, tapi nelayannya miskin. Sementara kekayaan laut justru dinikmati oleh pihak-pihak yang mengeksploitasi secara ilegal. Ini ironi yang tidak bisa terus dibiarkan,” lanjutnya.

Taufiq mengajak semua pemangku kepentingan di bidang kemaritiman untuk melepaskan ego sektoral dan mulai membangun sistem keamanan laut nasional yang kuat dan terintegrasi. “Kami di DPR akan terus mendorong lahirnya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan itu. Tapi perlu juga adanya goodwill dari eksekutif untuk mengikis ego antar lembaga,” tutupnya. (uf/aha)